Bahananews.id – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan masyarakat mulai melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 pada Jumat malam, 13 Maret 2026. Pergerakan pemudik diprediksi meningkat seiring penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) yang mulai berlaku pada awal pekan depan.
Menurut Dudy, pemantauan di sejumlah titik transportasi pada siang hari menunjukkan kondisi lalu lintas masih relatif normal dan belum terlihat lonjakan kendaraan yang signifikan. Namun, ia memperkirakan arus perjalanan akan meningkat setelah waktu berbuka puasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudy setelah meresmikan Posko Angkutan Lebaran di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat malam (13/3/2026).
Lonjakan Kendaraan Diprediksi Terjadi Setelah Berbuka Puasa
Dudy menjelaskan bahwa pergerakan masyarakat yang hendak mudik kemungkinan mulai terasa pada malam hari. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan fleksibilitas kerja yang memungkinkan masyarakat bekerja dari mana saja.
Pemerintah diketahui menerapkan kebijakan WFA pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2026. Dengan kebijakan tersebut, banyak pekerja diperkirakan memanfaatkan kesempatan untuk memulai perjalanan mudik lebih awal.
Data Lalu Lintas Akan Terlihat Keesokan Hari
Ia menambahkan bahwa peningkatan volume kendaraan baru dapat diketahui secara lebih jelas dari data pemantauan lalu lintas yang biasanya dirilis pada hari berikutnya.
Karena itu, pihak Kementerian Perhubungan telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk bersiap menghadapi kemungkinan meningkatnya arus kendaraan yang melakukan perjalanan mudik mulai 13 Maret.
Posko Angkutan Lebaran 2026 Mulai Beroperasi
Selain memantau arus perjalanan, Dudy juga secara resmi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 yang akan memantau pergerakan transportasi secara nasional.
Posko ini akan beroperasi mulai 13 hingga 30 Maret 2026 dan berfungsi sebagai pusat koordinasi pemantauan arus mudik dan arus balik di seluruh wilayah Indonesia.
Sinergi Antarinstansi untuk Kelancaran Mudik
Menurut Dudy, posko tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga operator transportasi. Sejumlah lembaga yang terlibat antara lain Korlantas Polri, perusahaan BUMN transportasi, serta pengelola jalan tol.
Kehadiran posko ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengelola arus mudik Lebaran.
Dengan adanya kerja sama lintas sektor tersebut, pemerintah menargetkan pelayanan transportasi selama periode mudik dapat berjalan lebih efektif, serta memungkinkan penanganan cepat jika terjadi kendala di lapangan.
