Bahananews.id – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Dalam rapat kerja bersama pemerintah, ia menilai diperlukan langkah konkret agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Menurutnya, daerah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi infrastruktur maupun ekonomi masyarakat.
Usulan Pemanfaatan Anggaran MBG
Alternatif Pendanaan untuk Pemulihan
Dalam rapat bersama Tito Karnavian, Deddy mengusulkan agar sebagian anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dialihkan sementara untuk membantu penanganan bencana.
Ia menilai, anggaran besar yang dialokasikan untuk program tersebut berpotensi dimanfaatkan, setidaknya dalam jangka pendek, guna mempercepat pembangunan kembali wilayah terdampak.
Dukungan untuk Stabilitas Ekonomi
Selain membantu pemulihan fisik, usulan tersebut juga dianggap dapat meringankan tekanan ekonomi nasional yang tengah menghadapi ketidakpastian global. Deddy menilai langkah ini bisa menjadi solusi ganda, yakni membantu korban bencana sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Tantangan dan Harapan
Kebutuhan Pendekatan Berbasis Kebutuhan
Deddy menekankan bahwa penanganan bencana seharusnya tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kebutuhan riil di lapangan. Ia menilai pendekatan berbasis kebutuhan akan lebih efektif dalam menjawab persoalan masyarakat terdampak.
Harapan Dibahas di Tingkat Presiden
Deddy berharap usulan tersebut dapat diteruskan oleh Menteri Dalam Negeri dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keputusan strategis diperlukan agar bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Menanggapi hal itu, Tito menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang bisa saja dibawa ke forum rapat terbatas untuk dibahas lebih lanjut.
Penutup
Usulan pengalihan anggaran MBG mencerminkan dorongan agar pemerintah lebih responsif terhadap kondisi darurat di daerah terdampak bencana. Keputusan akhir diharapkan dapat mempertimbangkan aspek kemanusiaan sekaligus efektivitas kebijakan nasional.
