Bahananews.id – Sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Dalam persidangan tersebut, Nadiem menyoroti perhitungan harga wajar laptop yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp4,3 juta per unit.
Ia mengaku terkejut dengan angka tersebut karena menurutnya tidak sesuai dengan harga pasar yang disebutkan oleh sejumlah saksi selama proses persidangan.
Nadiem Nilai Harga Rp4,3 Juta Tidak Masuk Akal
Menurut Nadiem, berbagai saksi yang dihadirkan di persidangan, termasuk pihak reseller serta tim teknis pengadaan pada tahun 2020, menyebutkan bahwa harga laptop Chromebook di pasaran berada di kisaran Rp5 juta hingga Rp7 juta.
Selain itu, informasi serupa juga disebut berasal dari data yang dimiliki oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana BPKP bisa menetapkan angka Rp4,3 juta sebagai harga yang dianggap wajar dalam penghitungan potensi kerugian negara.
BPKP Disebut Menggunakan Asumsi Sendiri
Dalam keterangannya di persidangan, Nadiem menyebut bahwa angka yang digunakan oleh BPKP bukan berasal dari harga pasar sebenarnya.
Ia menilai perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi lembaga tersebut terkait margin keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam rantai distribusi atau supply chain.
Menurutnya, pendekatan tersebut membuat hasil perhitungan menjadi tidak mencerminkan kondisi harga riil di pasar.
Nadiem Anggap Perhitungan Kerugian Negara Tidak Tepat
Nadiem juga menilai metode penghitungan yang digunakan BPKP cukup janggal. Ia berpendapat bahwa dalam menilai dugaan harga yang terlalu mahal, seharusnya yang dibandingkan adalah harga pasar yang berlaku.
Namun dalam kasus ini, ia menilai BPKP justru membuat kalkulasi berdasarkan perkiraan margin keuntungan yang dianggap ideal oleh lembaga tersebut.
Bantah Ada Kerugian Negara Rp2 Triliun
Dalam persidangan tersebut, Nadiem juga menolak tudingan bahwa pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara hingga Rp2 triliun.
Ia menegaskan bahwa jika harga yang disebut lebih rendah dari harga pasar justru berarti harga tersebut berada di bawah standar dan bukan kemahalan.
Selain itu, Nadiem juga menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang tersebut. Ia berpendapat bahwa jika tidak ada kerugian negara, maka dasar perkara korupsi dalam kasus tersebut seharusnya dipertanyakan kembali.
