Bahananews.id – Pemerintah melalui Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen untuk mendukung proses hukum terkait penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (9/4/2026).
Penggeledahan menyasar sejumlah ruangan pejabat penting, termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Arahan Presiden: Hormati Proses Hukum
Teddy menekankan bahwa sikap terbuka ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, menurutnya, tidak akan menghalangi upaya aparat dalam mengusut dugaan pelanggaran.
Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah harus diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa pengecualian.
Menteri PU Beri Akses Penuh kepada Penyidik
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan situasi tersebut kepada Presiden dan meminta izin untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada penyidik.
Presiden Setujui Langkah Transparan
Menurut Dody, Presiden langsung memberikan persetujuan agar proses penggeledahan berjalan tanpa hambatan. Ia ingin memastikan tidak ada kesan diskriminatif dalam penanganan kasus ini.
Penyidik disebut mendatangi berbagai area di lingkungan kementerian, termasuk gedung utama serta unit kerja terkait lainnya.
Penyidik Amankan Sejumlah Dokumen dan Perangkat
Dalam penggeledahan tersebut, aparat membawa sejumlah barang sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Total 16 Item Disita
Barang yang diamankan meliputi dokumen, catatan, tanda terima, hingga perangkat komputer. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 16 item yang dibawa oleh penyidik untuk dianalisis lebih lanjut.
Kementerian Tunggu Hasil Audit Internal
Pihak Kementerian PU saat ini masih menunggu hasil audit internal guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.
Fokus pada Manfaat untuk Masyarakat
Dody menegaskan bahwa perbaikan sistem terus dilakukan agar tidak hanya meningkatkan integritas, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan setiap penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat berlipat bagi publik, sejalan dengan arahan Presiden.
