Bahananews.id – Pemerintah menyatakan belum menetapkan sosok yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) setelah Silmy Karim resmi diberhentikan dari jabatannya.
Keputusan pemberhentian tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto menyusul status hukum Silmy Karim yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tugas Wamen Imipas Sementara Dijalankan Menteri Agus Andrianto
Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Berjalan Normal
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa hingga saat ini Presiden belum menentukan pengganti definitif untuk posisi Wamen Imipas.
Untuk sementara, seluruh tugas dan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh wakil menteri akan ditangani langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Menurut Prasetyo, mekanisme tersebut dinilai cukup untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan tanpa hambatan meskipun terjadi pergantian pejabat di tingkat pimpinan.
Pemerintah Jaga Stabilitas Kementerian Imipas
Istana juga menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak boleh memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar seluruh pelayanan administrasi keimigrasian maupun pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak terdampak oleh persoalan hukum yang melibatkan salah satu pejabat kementerian tersebut.
Pemerintah Dukung Langkah Penegakan Hukum
Istana Apresiasi Kinerja Aparat Penegak Hukum
Selain memastikan pelayanan publik tetap berjalan, pemerintah juga menyampaikan dukungan terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
Istana memberikan apresiasi kepada lembaga penegak hukum yang terus melakukan upaya pemberantasan korupsi, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK.
Komitmen pemberantasan korupsi disebut menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
KPK Ungkap Dugaan Setoran Rutin untuk Silmy Karim
Diduga Menerima Jatah Rp100 Juta Setiap Pekan
Dalam perkembangan kasus yang menjerat Silmy Karim, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap adanya dugaan penerimaan dana rutin yang berasal dari pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Menurut hasil penyidikan, Silmy diduga memperoleh setoran sebesar Rp100 juta setiap minggu yang disalurkan secara berkala saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi hingga kemudian menjadi Wakil Menteri Imipas.
Dana tersebut diduga berasal dari pungutan tambahan yang dikenakan kepada pemohon izin tinggal di luar biaya resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Dugaan Skema Pemerasan Pengurusan Izin Tinggal WNA
Proses Pengumpulan Dana Melibatkan Sejumlah Pejabat
KPK menduga terdapat mekanisme terstruktur dalam pengumpulan dana dari pengurusan izin tinggal WNA. Dalam konstruksi perkara, sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi diduga memiliki peran masing-masing dalam proses tersebut.
Penyidik mengungkap adanya dugaan penarikan biaya tambahan terhadap pemohon yang mengurus dokumen izin tinggal. Dana yang terkumpul kemudian disebut disalurkan melalui beberapa pihak sebelum akhirnya sampai kepada pihak-pihak tertentu.
KPK Telusuri Aliran Dana hingga Rp145,5 Miliar
Hasil penyidikan sementara menunjukkan bahwa praktik tersebut diduga berlangsung selama beberapa tahun dengan nilai penerimaan yang sangat besar.
KPK memperkirakan total dana yang terkumpul dari dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal WNA mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar selama periode 2022 hingga 2026.
Penyidik masih terus menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara yang menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di sektor pelayanan keimigrasian tersebut.
