Bahananews.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk ikut serta dalam program pemberian hak penamaan (naming rights) halte hingga stasiun transportasi publik di Jakarta.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kerja sama komersial.
Terbuka untuk Siapa Saja yang Berminat
Dalam keterangannya, Pramono menyampaikan bahwa pihak mana pun dapat berpartisipasi, asalkan memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditentukan. Ia menegaskan bahwa skema ini dilakukan secara terbuka dan transparan.
Beberapa halte di Jakarta sendiri sudah menggunakan nama merek tertentu sebagai bagian dari kerja sama serupa.
Parpol Juga Bisa Ikut, Asal Penuhi Ketentuan
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyebut bahwa partai politik tidak dilarang untuk ikut ambil bagian dalam program ini. Ia bahkan menyampaikan secara santai kepada perwakilan legislatif yang hadir bahwa peluang tersebut terbuka luas.
Dukungan dari Sejumlah Tokoh Politik
Acara tersebut turut dihadiri oleh Erwin Aksa dan Inggard Joshua. Kehadiran mereka menjadi bagian dari diskusi terkait peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai pihak.
Upaya Atasi Dampak Pemotongan Anggaran
Pramono menjelaskan bahwa kebijakan ini juga dipicu oleh adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH) yang cukup besar, mencapai sekitar Rp15 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Strategi Jaga Kualitas Pembangunan
Meski anggaran mengalami tekanan, Pemprov DKI tetap berupaya menjaga kualitas pembangunan. Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas kerja sama dengan pihak swasta maupun institusi lain.
Selain melalui naming rights, dana yang diperoleh juga dialokasikan untuk penataan fasilitas publik seperti taman kota dan ruang terbuka hijau.
Fokus pada Pengembangan Fasilitas Publik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembenahan berbagai ruang publik, termasuk taman dan kawasan transit oriented development (TOD). Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga sekaligus mempercantik wajah kota.
Membangun Kepercayaan Publik
Pramono menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan transparansi dan kolaborasi, pemerintah berharap dapat menjaga keberlanjutan pembangunan meski menghadapi keterbatasan anggaran.
