Bahananews.id – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait kabar keluarga siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia akibat bunuh diri, diduga karena tekanan ekonomi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah berkomitmen mencegah kejadian serupa dengan memperbaiki sistem pendataan bantuan sosial.
Menurut Prasetyo, persoalan administrasi kependudukan yang membuat keluarga korban tidak terdaftar sebagai penerima bansos menjadi bahan evaluasi menyeluruh lintas kementerian.
Ia menyebut, perbaikan tidak hanya pada sistem data nasional, tetapi juga menyangkut mekanisme pelaporan di tingkat daerah serta kepedulian sosial masyarakat sekitar.
Peran Kepala Desa Dinilai Krusial dalam Pengawasan Warga Rentan
Prasetyo menekankan pentingnya keterlibatan aparat desa dan dusun untuk aktif memantau kondisi warganya, terutama mereka yang layak menerima bantuan pemerintah namun belum tercatat.
Monitoring Berkala Jadi Kunci Pencegahan
Ia meminta kepala desa maupun kepala dusun melakukan pemantauan rutin dan segera melaporkan jika menemukan warga yang belum masuk daftar penerima manfaat, agar bisa ditindaklanjuti melalui jalur struktural yang tersedia.
Dengan cara itu, pemerintah berharap tidak ada lagi keluarga rentan yang terlewat dari program perlindungan sosial.
Jadi Perhatian Presiden Prabowo
Kasus tragis ini juga mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara disebut telah meminta jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dan mengambil langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Prasetyo mengungkapkan dirinya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas aspek lain yang perlu diperhatikan, termasuk peran sekolah.
Edukasi Kesehatan Mental Anak Jadi Sorotan
Selain faktor keluarga dan lingkungan, pihak Istana menilai sekolah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kesehatan mental kepada siswa. Anak-anak diharapkan memiliki ruang aman untuk menyampaikan tekanan atau masalah yang mereka alami kepada guru maupun tenaga pendidik.
Langkah ini dinilai penting agar potensi gangguan psikologis bisa terdeteksi sejak dini dan ditangani dengan tepat.
Pemerintah memastikan akan terus melakukan koordinasi lintas sektor demi memperkuat sistem perlindungan sosial serta menjaga kesejahteraan anak-anak Indonesia.
