Tanjabtimur-
Menjelang pemilihan kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati tahun 2024. Bawaslu Tanjab Timur melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Pengawasan Partisipatif bersama Mahasiswa, OKP dan Ormas, pada hari minggu(04/08/2024) di Aula Hotel Ratu, Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat.
Rapat Koordinasi di hadiri Ketua dan Komisioner Bawaslu Tanjab Timur, Komisioner KPU Tanjab Timur, Narasumber Aktivis Pengiat Pemilu. Serta para tamu undangan.
Rakor tersebut akan menggandeng sejumlah organisasi Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Mahasiswa mendeklarasikan pengawasan partisipatif Pilkada 2024.
Kegaiatan ini dibuka langsung oleh Tarmuzi selaku Ketua Bawaslu Tanjab Timur. Dalam sambutannya, Tarmuzi menyampaikan Ormas, OKP dan Mahasiswa dan Masyarakat merupakan Mitra Bawaslu dalam hal penyampaian informasi terkait Pilkada serentak 2024. Oleh karena itu, Bawaslu melaksanakan kegiatan yang diadakanlah Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu ini dengan harapan peserta mampu ikut serta dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024.
“Tugas pengawasan Pemilu bukan hanya Bawaslu, namun seluruh elemen masyarakat yang di dalamnya ada Ormas, OKP dan Mahasiswa sebagai mitra Bawaslu sehingga Pemilihan Kepala daerah tahun 2024 berjalan Jujur dan Adil” ucapnya.
Tarmuzi juga mengajak semua pihak melakukan pengawasan pada pilkada 2024 mendatang. Keterlibatan Masyarakat Ormas, OKP dan Mahasiswa akan memudahkan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu nantinya.
“Karena petugas kami sangat terbatas, oleh sebab itulah kami membutuhkan partisipasi masyarakat termasuk ormas, OKP dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada yang akan datang,” tambahnya.
Untuk kegiatan Rakor tersebut Bawaslu Tanjab Timur mengundang Narasumber pengiat Pemilu Yosef Yusdiana, dalam paparannya ia mengatakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 berpotensi lebih parah dari tahun 2019 persoalan politik identitas.
Hal tersebut diungkapkan oleh Yosep Yusdiana. Pilkada 2024 akan menghadirkan suatu fenomena dan kerumitan tersendiri jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 silam. Fenomena Pemilu 2024, akan hadir dengan kebiadabannya sendiri. Sehingga perlu peningkatan pencegahan seiring dengan berkembangnya kecerdasan di masyarakat.
“Hasil dari Pilkada itu menyangkut dengan keselamatan hidup orang banyak. Nah, mau Pilkada berjalan baik dan benar, maka kontribusi masyarakat sangat penting disini,” ujarnya.
Jika semua Elmen Masyarakat baik itu Ormas, OKP dan Mahasiswa itu bergerak maka saya yakin potensi-potensi pelanggaran akan semakin kecil terjadi. Pengawasan partisipatif organisasi masyarakat pada Pemilu 2024. Mendorong secara aktif gerakan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024 untuk mewujudkan Pilkada yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi sara dan politik uang.
“Berpartisipasi aktif dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pilkada dan sengketa proses Pilkada 2024. Melaporkan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024 kepada Bawaslu”tuturnya.(09).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari.
