Tanjabtimur-
Banyak peluang pemasukan untuk PAD yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi, tapi itu tidak diurus dengan baik. Ironisnya bernafsu benar membangun proyek proyek nilainya triliunan dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Seharusnya Gubernur itu tugas utamanya melihat dulu kas daerah, berapa pendapatan dan berapa pengeluaran. Kalau pendapatan kurang berupaya mencari pendapatan baru dan meningkatkan pendapatan dari pos pos yang mendatangkan pemasukan.
Salah satu pendapatan yang cukup besar untuk PAD Provinsi Jambi adalah Participating Interest (PI) 10 persen dari Blok Jabung PetroChina.
” PI tersebut belum bisa menjadi pendapatan. Sudah beberapa tahun belum ditindaklanjut oleh Pemprov Jambi dalam menyiapkan BUMD.” Ujar Jubir Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Jambi, Amrizal dalam rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Ranperda APBD Prov Jambi TA 2025, Selasa (19/11) kemarin.
Padahal pihak SKK Migas dan Petrochina sudah beberapa tahun lalu bersedia untuk memberikan Participating Interest (PI) 10 persen dari Blok Jabung PetroChina kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, DR. Noviardi Ferzi Pemerintah Provinsi Jambi masih kurang optimal dalam mengelola potensi sumber-sumber PAD dan hanya hobi belanja melalui proyek mercusuar.
” Saya nilai disebabkan faktor leadership yang kurang. Seharusnya fokus untuk mencari pendapatan baru, tapi pemprov hanya fokus pada belanja, tanpa mencoba mencari pendapatan.” jelas Ekonomi Lulusan Unja ini.
Akibatnya, defisit APBD yang ditandai dengan berubahnya pos belanja daerah akibat minimnya pendapatan.
Dijelaskan Amrizal, Fraksi Golkar, setelah mempelajari dan mencermati Nota Pengantar Nota Keuangan dan buku Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan sebagai berikut.
“PAD ditargetkan sejumlah 1,92 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 43,44 persen dari total pendapatan daerah, pendapatan ini berkurang 289,70 miliar rupiah atau turun sebesar 13,11 persen dari tahun 2024 yang ditargetkan sejumlah 2,21 triliun rupiah,” paparnya.
Ditambahkan Noviardi belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menambah PAD. Salah satunya beberapa UPTD yang dulu bisa menghasilkan pemasukan. Tapi karena pejabat yang diangkat tidak berkompeten di UPTD tersebut.
Selain itu banyak asset aset Pemda yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang merugikan Pemda, disinyalir menguntungkan oknum oknum pejabat dan pihak ketiga.
Hal itu diperparah banyaknya aset aset yang dihibahkan percuma kepada pihak lain. Tidak ada keuntungan sedikitpun untuk masyarakat Jambi. (TIM)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.